Takalarkab.go.id,– Seluruh penjabat kepala desa dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengikuti Sosialisasi Perbup Pilkades, di Hotel Red Cendrawasih, Makassar, Selasa (27/7/2021).

Sosialisasi ini dirangkaikan dengan vaksinasi massal untuk seluruh peserta yang tidak lain adalah para penjabat Desa, dan ketua BPD.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) ini menggandeng Dinas Kesehatan untuk melakukan vaksinasi.

Dalam vaksinasi massal tersebut turut menghadirkan 10 tim vaksinator untuk para peserta.

H. Baso selaku Kepala Dinas Sosial dan PMD menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi bagi pj kades dan ketua BPD merupakan langkah yang diambil untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19.

“Ini bagian dari komitmen Pemkab Takalar dalam menjalankan program pemerintah pusat dalam menjaga pelaksana pemerintah khususnya para kades dan aparatnya dalam penyebaran covid-19,” pungkasnya.

Seraya dengan pelaksanaan vaksin, sosialisasi ini membahas mengenai peraturan bupati tentang juknis pelaksanaan pilkades serentakyang sementara dalam tahap persiapan.

Serta dalam rangka pemenuhan amanat permendagri no 72 tahun 2020 sebagai hasil revisi ke tiga permendagri 112 tahun 2014 tentang pilkades.

Takalarkab.go.id,– Infrastruktur pelayanan dibidang kesehatan terus ditingkatkan Pemkab Takalar dimasa pandemi Covid-19 ini.

Sedikitnya 4 unit mobil ambulance baru menambah armada pelayanan kesehatan pada 4 Puskesmas di Takalar.

Bupati Takalar H. Syamsari menyerahkan mobil ambulance tersebut untuk dipergunakan di Puskesmas Komara, Puskesmas Sanrobone, Puskesmas Aeng Toa, dan Puskesmas Mangarabombang, Selasa (13/7/2021) siang tadi.

“Selain itu, Kita juga telah menyiapkan infrastruktur untuk pelayanan covid-19 sampai ke kepulauan, kamar dan rumah isolasi, alat PCR dan CT Scan di Rumah Sakit Padjonga Dg Ngalle, tim PSC, dan vaksinasi sudah di atas 12 ribu orang,” papar Bupati Takalar H. Syamsari.

Dengan sistem pelayanan kesehatan seperti ini, para pelaku UMKM diberikan kelonggaran untuk menjalankan bisnisnya dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Sektor UMKM kita lihat sebagai sektor yang mampu tumbuh ditengah pandemi, sehingga perlu kita dorong. Jangan sampai ada covid mati pula UMKM kita. Tapi saya tekankan disini kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ini yang harus diperketat karena tidak dilaksanakan pembatasan,” jelas H. Syamsari.

Untuk mendorong sektor UMKM, Pemka Takalar melakukan berbagai intervensi diantaranya kucuran kredit murah untuk masyarakat melalui Bank Perkrediran Rakyat (BPR) yang notabenenya adalah BUMD.

Adapula pembangunan infrastruktur pasar untuk para pedagang. Serta mendorong sektor kuliner ikan segar yang menjadi wadah UMKM tumbuh juga salah satu bentuk intervensi langsung pemerintah.

Takalarkab.go.id,– Plh. Sekda H. Muhammad Hasbi, S.STP M.A.P memimpin Rapat Koordinasi tindak lanjut penanganan penyebaran covid-19 yang dihadiri Kapolres Takalar, Dandim 1426 Takalar, Kadis Kesehatan Kab. Takalar, Dirut RSUD HPDN Kab. Takalar dan Kasatpol PP Kab. Takalar di Ruang Rapat Setda Kantor Bupati Takakar, Senin 6 Juli 2021.

Plh. Sekda Takalar dalam memimpin rapat menyampaikan beberapa hal, salah satunya yaitu langkah-langkah dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kab. Takalar. Dimana salah satu langkah yang dilakukan yaitu mengantisipasi kedatangan tamu dari luar yang menginap dalam jangka lama.

“Kita harus memperhatikan kedatangan warga dari luar takalar, seperti saat ini Kab. Takalar kedatangan mahasiswa untuk melakukan KKN. Untuk itu kita harus melakukan tracing kepada mahasiswa dan melakukan sweb serta dihimbau kepada mahasiswa untuk tetap stay di Kab. Takalar sampai waktu KKNnya selesai dan tidak keluar masuk dari Kab. Takalar guna mengurangi penyebaran covid-19 di Kab. Takalar” jelas Plh. Sekda

Takalarkab.go.id,– Bupati Takalar H. Syamsari memberi materi lokakarya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kabupaten Takalar, yang di gelar di Almadera Hotel, Makassar, Senin (21/6/2021) siang.

Dihadapan kepala desa dan perangkat desa pengelola Bumdes, Bupati H. Syamsari menyampaikan bahwa pengembangan Bumdes di Takalar dapat dimulai dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada.

Sumberdaya yang berbeda pada setiap kecamatan di Takalar akan menjadikan produk yang dihasilkan Bumdes semakin bervariasi dan menarik minat konsumen lokal maupun dari luar.

Misalnya, kata H. Syamsari pada proses pembuatan garam yang hanya membutuhkan bahan baku air laut, ini bisa menjadi modal awal untuk berinovasi menciptakan garam bukan hanya garam dapur tetapi juga garam untuk digunakan pada produk kecantikan, ataupun produk kesehatan.

“Jadi, dalam mengelola bumdes itu kita utamakan mengambil sumberdaya yang murah, dan mudah didapat, sehingga biaya produksi rendah dan bisa continiu,” tandas H. Syamsari.

Hal serupa juga dapat dilakukan pengelolaan sampah dan pemanfaatan tanaman dipekarangan untuk pembuatan pakan.

Takalarkab.go.id,– Pemerintah kabupaten Takalar melakukan Penandatangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Senin (21/6/2021).

Penandatanganan MoU tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Bupati Takalar H.Syamsari, S.Pt, M.M berharap melalui penandatanganan MoU tersebut, mampu mendorong perekonomian daerah.

“Ini mendorong perekonomian daerah dan kami sadari itu, apa lagi dimasa pandemi dimana kita harus melakukan pemulihan ekonomi nasional,” tandasnya.

Ia juga mengapresiasi MoU ini, mengingat dari hasil penilaian BPK, Kabupaten Takalar belum bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2020.

“Kita harus berbesar hati, meskipun Kabupaten Takalar belum bisa meraih opini WTP, karena masih ada perlu pembenahan secara internal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Syaiful mengatakan melalui penandatanganan MoU tersebut bagian dari koordinasi dan pendampingan dengan Pemkab Takalar dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemanfaatan bersama dalam pengelolaan keuangan.

Peran strategis Dana Transfer dan Dana Desa untuk meningkatkan ruang fiskal dalam rangka pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemkab Takalar perlu menyiapkan strategi terbaik untuk memastikan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa dapat diselesaikan lebih cepat dari target waktu yang ditetapkan,” kata Syaiful.

Ia mengatakan beberapa progres capaian pelaksanaan anggaran sampai dengan 21 Juni 2021. Penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa di Kabupaten Takalar telah mencapai Rp399,86 miliar atau 46,17% dari pagu Rp865,78 miliar.

Realisasi tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp8,87 miliar atau 59% dari pagu Rp15,03 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp285,58 miliar atau 50,55% dari pagu Rp564,93 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp64,86 miliar atau 52,52% dari pagu Rp123,48 miliar.

DAK Fisik sebesar Rp5,51 miliar atau 7,08% dari pagu sebesar Rp77,84 miliar. Dana Desa sendiri telah realisasi sebesar Rp34,88 miliar atau 41,28% dari pagu Rp84,49 miliar.

Ia menegaskan, Pemkab Takalar harus meningkatkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, mengingat capaian opini LKPD Pemkab Takalar yang sampai dengan saat ini belum mencapai opini WTP.

“Selain fokus terhadap percepatan penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa, Kanwil DJPb Sulsel saat ini memberikan perhatian penuh terhadap UMKM melalui sinergi dengan stakeholder seperti Pemda dan Perbankan serta Lembaga Keuangan Non-Bank melalui penyaluran KUR dan UMi,”ujarnya.

Ia menyebutkan sampai dengan 21 Juni 2021, di Kabupaten Takalar telah tersalur sebesar Rp217,24 miliar untuk 5.943 pelaku UMKM dan pembiayaan UMi sebesar Rp6,21 Miliar untuk 1.682 pelaku usaha mikro.

Takalarkab.go.id,– Rapat rutin TP PKK Takalar digelar dengan rangkaian senam bersama dirangkaikan tanam bunga disekitar pesisir pantai Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Jumat (18/6/2021) pagi.

Ketua TP PKK Takalar memimpin langsung prosesi tanam bunga dan senam bersama yang turut diikuti oleh pengurus PKK kabupaten hingga pengurus PKK tingkat desa.

“Hari ini seluruh tim penggerak PKK melakukan penanaman dan kerjabakti di sekitar area destinasi wisata kabupaten Takalar. Besar harapan kami ini menjadi awal keberkahan bagi destinasi wisata di Takalar,” kata Hj. Irma.

Kedepan destinasi wisata di pantai Topejawa diharapkan tidak nampak gersang lagi seperti sekarang namun indah karena ditumbuhi tanaman hias yang ditanam oleh tim penggerak PKK.

“Kita akan terus melanjutkan proses penghijauan ke seluruh destinasi wisata di Takalar, agar destinasi wisata nampak indah seperti salah satu program hatinya PKK,” tutur Hj. Irma.

Tak sekedar Indah, namun sehat. Disela-sela rangkaian rapat rutin juga disertai pencanangan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (Germas) yang ditandai dengan mengomsumsi pangan sehat seperti kacang, umbi-umbian, jagung dan juga pisang.

“Salah satu program PKK juga yakni menuju keluarga yang sehat. Jadi hari ini kita canangkan gerakan masyarakat sehat,” pungkas Hj. Irma.

Takalarkab.go.id. Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Trenggono pada Instalasi Tambak Percobaan (ITP) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) di dampingi oleh Wakil Bupati Takalar H. Achmad Se’re, S.Sos.

Instalasi yang terletak di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar ini merupakan salah satu pengelolaan tambak udang superintensif dibawah naungan BRPBAP3.

Disela-sela mendampingi menteri, H. Achmad Se’re atau yang akrab disapa H. De’de  menyampaikan harapannya agar budidaya udang yang sebagian besar menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar semakin maju disertai dengan teknologi dengan adanya pendampingan dari ITP BRPBAP3 ini.

“Ini energi baru bagi petambak udang, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 serta memotivasi bagi para petambak udang. Kita juga sudah mendengar penyampaian langsung Bapak Menteri KKP RI bahwa solusi untuk memajukan petambak udang harus bergotong royong bersama-sama dengan semua yang punya kepentingan disini dengan semua lini, dan yang menguntungkan petambak. Ini merupakan salah satu solusi yang terbaik,” pungkas H. Achmad Se’re.

Sementara itu, Menteri KKP Wahyu Trenggono memuji tambak superintensif ini, dan meminta
Standarisasi pengelolaan tambak udang superintensif.

Ini dinilai sangat penting agar bisa menjadi acuan masyarakat yang ingin menekuni budidaya udang vaname dengan hasil panen optimal. Dengan standarisasi juga, kendala-kendala yang dihadapi selama melakuma  budidaya udang bisa diminimalisir.

Standarisasi pengelolaan tambak udang superintensif diharapkan sudah ada di tahun 2022, sehingga dapat dipakai sebagai acuan oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin menekuni tambak udang superintensif. Teknik budidaya ini menurutnya salah satu kunci peningkatan produksi udang di masa depan.

“Harus ada standar yang kita keluarkan sebagai acuan dalam mengelola tambak superintensif ini. Misal standarisasi PH air, ukuran kolam, padat tebar, termasuk supply energinya. Sampai itu nemu, itu namanya penelitian. Jadi ada waktu penelitian yang jadi tolerensi sampai kita mendapat hasil paling optimal untuk disampaikan ke masyarakat dan industri,” imbau Menteri Trenggono saat berdialog dengan peneliti di lokasi tambak.

Bagaimana tidak, dengan teknologi superintensif hasil panen bisa berkali-kali lipat lebih banyak dari hasil produksi tambak udang konvensional, semi intensif maupun intensif. Sebagai contoh, hasil panen per hektare tambak superintensif mencapai 40 ton per tahun. Operasional tambak ini juga lebih ramah lingkungan, sebab sudah dilengkapi dengan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

“Kalau flow budidayanya sudah bagus bener. Air mulai diambil dari laut, masuk tandon, kemudian dibeningkan lagi baru masuk ke kolam budidaya. Terdapat IPAL juga sehingga tidak mencemari laut,” ungkapnya.

Sementara itu, spesifikasi tambak udang superintensif diantaranya meliputi kawasan supratidal, central drain yang dikoneksikan dengan collector drain, kincir, blower, blower, otomatic feeder, hingga IPAL dengan volume 30 persen dari total volume tambak.

Selain berdialog dengan peneliti, Menteri Trenggono bersama Wabup Takalar, Kepala BRSDM KKP Sjarief Widjaja, dan pejabat eselon I KKP, meninjau satu per satu sarana dana prasana tambak yang ada di Instalasi Tambak Percobaan Punaga. Menteri Trenggono juga menyaksikan panen parsial di salah satu tambak.